MAN 4 Jakarta Selatan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan sosialisasi pengelolaan laporan gratifikasi dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) awal semester pada Senin, 05 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen madrasah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Kepala Madrasah menegaskan bahwa Pakta Integritas menjadi komitmen bersama seluruh ASN dan pegawai madrasah untuk menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan profesionalisme dalam bekerja.
Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh pimpinan madrasah dan diikuti oleh seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Melalui penandatanganan ini, seluruh pegawai menyatakan kesiapan untuk menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan MAN 4 Jakarta Selatan.
Selain itu, kegiatan Rakor juga diisi dengan sosialisasi pengendalian gratifikasi yang dilanjutkan dengan pemaparan terkait pengelolaan laporan gratifikasi. Materi sosialisasi mencakup pengertian gratifikasi, jenis-jenis gratifikasi yang dilarang, serta kewajiban pegawai dalam melaporkan gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan pula mekanisme pelaporan gratifikasi, mulai dari tata cara penyampaian laporan, alur pengelolaan laporan, hingga peran unit terkait dalam menindaklanjuti laporan gratifikasi. Hal ini bertujuan agar seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama dan tidak ragu dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.
Kepala Madrasah mengajak seluruh GTK untuk menjadi teladan dalam membangun budaya antigratifikasi serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Lingkungan pendidikan diharapkan menjadi ruang yang bersih dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan etika.
Melalui penandatanganan Pakta Integritas dan sosialisasi pengelolaan laporan gratifikasi ini, MAN 4 Jakarta Selatan berharap dapat memperkuat budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan.